Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik kecurangan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026. Segala bentuk percaloan, titipan siswa, hingga jual-beli kursi sekolah akan ditindak tegas.
Peringatan ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, dalam konferensi pers saat inspeksi mendadak di SMAN 1 Surabaya, Jumat (20/6/2025). Ia menekankan agar masyarakat tidak mudah tergoda oleh pihak yang menawarkan jalur belakang dalam penerimaan siswa baru.
“Tidak boleh menerima informasi atau tawaran dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Aturannya sudah jelas. Laporkan bila ada indikasi pelanggaran,” tegas Atip.
Atip juga memastikan bahwa pelaksanaan SPMB tahun ini dilakukan secara adil dan transparan, dengan pengawasan yang berjalan baik di seluruh daerah. Pemerintah menjamin tidak akan ada praktik kecurangan seperti yang dikeluhkan di masa lalu.
Dirjen PAUD Dikdasmen, Gogot Suharwoto, menambahkan bahwa hingga pertengahan Juni 2025, sebanyak 232 kabupaten/kota dan 10 provinsi telah menjalankan proses SPMB. Sisanya akan menyusul hingga awal Juli.
Meskipun terdapat beberapa kendala teknis, pelaksanaan secara umum dinyatakan lancar, baik melalui jalur daring maupun luring. Kendala yang muncul juga langsung ditangani melalui koordinasi pusat dan daerah.
Kemendikdasmen mengimbau masyarakat agar turut mengawasi jalannya proses penerimaan dan tidak ragu untuk melaporkan pelanggaran melalui saluran resmi, yaitu:
- ult.kemdikbud.go.id
- posko-pengaduan.itjen.kemendikdasmen.go.id
- Kantor Dinas Pendidikan atau Inspektorat Daerah setempat
Sebagai langkah pencegahan, beberapa daerah juga telah mengambil kebijakan khusus. Salah satunya, Pemprov Jawa Barat menerbitkan Surat Edaran Gubernur No. 86/PK.03/DISDIK yang menekankan pentingnya pelaksanaan SPMB yang bersih, akuntabel, dan bebas intervensi.
